Contah Surat Perjanjian Penerbitan

Surat Perjanjian Penerbitan

Antara Penerbit INTI MEDIATAMA dengan Penulis

Nomor: [nomor surat]

 

Pada hari ini, tanggal [tanggal perjanjian], yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Ahmad Mawardi, dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Penerbit CV. INTI MEDIATAMA yang pada Surat Perjanjian Penerbitan disebut Pihak Pertama.
  2.    [nama penulis] : Penulis naskah buku “[judul buku]” beralamat di [alamat penulis], yang pada Surat Perjanjian Penerbitan disebut Pihak Kedua.
  3. Bersepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dalam kegiatan penerbitan naskah buku berjudul “[judul_buku]”, yang merupakan karya Pihak Kedua dengan memakai ISBN dari Penerbit INTI MEDIATAMA.

 Pasal 2

Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa Naskah yang akan diterbitkan merupakan hasil karyanya sendiri dan isinya tidak mengandung unsur pornografi, menyinggung SARA, dan hal-hal yang melanggar hukum atau norma.

Pasal 3

  1. Pihak Pertama tidak akan menjual atau mengedarkan buku karya Pihak Kedua tanpa persetujuan dari Pihak Kedua.
  2. Jika Pihak Kedua meminta Pihak Pertama untuk menjual dan mengedarkan bukunya, baik dalam bentuk cetak atau E-book maka semua biaya pengadaannya ditanggung oleh Pihak Kedua. Mengenai ketentuan yang berhubungan dengan poin ini akan dibuat sebuah surat kontrak penerbitan baru yang ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai.

   Pasal 4

  1. Isi seluruh naskah buku di luar tanggung jawab Pihak Pertama. Oleh karenanya, apabila ada permasalahan hukum yang bersangkutan dengan isi buku maka Pihak Pertama lepas dari tanggung jawab.
  2. Pihak Pertama akan menyerahkan buku yang sudah diterbitkan sebanyak tiga eksemplar ke Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Pasal 2)

Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam

3. Hal-hal yang tercantum pada materi cara penerbitan buku di website Penerbit yang pernah dipublish mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Penerbitan ini.

4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Penerbitan akan dibicarakan dan diputuskan oleh kedua belah pihak dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Penerbitan.

5. Bila antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian maka akan diadakan musyawarah secara baik-baik.

6. Surat Perjanjian Penerbitan ini secara keseluruhan maupun parsial tidak terpisah dari ketentuan-ketentuan Penerbit,  termasuk paket-paket penerbitannya.